oleh

Gandeng Penegak Hukum, Awasi Dana Covid-19

-Metropolis-58 views

 

PRABUMULIH – Menghindari masalah hukum, terkait anggaran pengelolaan penanganan dan penanggulangan Covid-19 di belakang hari.

Pemerintah kota (Pemkot) mengandeng Aparat Penegak Hukum (APH). Meliputi, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Prabumulih. Ditandai dengan penandatanganan dilakukan Walikota (Wako), Ir H Ridho Yahya MM bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Topik Gunawan SH MH dan Wakapolres, Kompol Agung Aditya Prananta SH SIk.

Ridho, sapaan akrab Wako menyebutkan, awalnya pengelolaan dana penanggulangan Covid-19 diawasi inspektorat.

“Ini dilakukan, agar pengelolaan dana Covid-19 ini benar-benar tepat sasaran. Makanya, kita gandeng Kejari dan Polres untuk keamanan,” ujar Orang Nomor Satu di Kota Nanas ini, kemarin (4/5).

Hal itu juga dilakukan, kata dia, untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan hingga berujung dengan masalah hukum. “Kita beli langsung beras dari Dolog, dan mie instan dari distributor resmi. Untuk penyaluran paket sembako, kemarin menggelontorkan dana sebesar Rp 14 miliar. Dan, bisa dipertanggung jawabkan,” tambah adik Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel).

Selain itu, kata ayah tiga anak dalam penyaluran sembako juga dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Tidak asal-asalan kita salurkan, dilakukan pendataan. Dibuktikan dengan KK dan KTP, penyaluran langsung dilakukan door to door atau rumah ke rumah untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan. Sebanyak 36 ribu paket sembako sendiri telah disalurkan,” bebernya.

Apalagi kata dia, sudah ditegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika ada penyalahgunaan dan penyimpangan, dana pengelolaan Covid-19. “Ancamannya, hukuman mati dan itu kita tidak inginkan. Memang perlu kehati-hatian dalam pengelolaan dana Covid-19,” bebernya.

Terpisah, Kepala Kejari (Kajari), Topik Gunawan SH MH dikonfirmasi memang menjadi wewenangnya mengawasi pengelolaan dana Covid-19.

“Kita ingatkan, pengelolaan dana Covid-19 harus sesuai aturan dan tepat sasaran,’” sebut Topik.

Untuk pengawasan, kata dia, Kejari memiliki fungsi intelejen (Intel). Nantinya, jelas ada petugas ikut mengawasi pengelolaan dana Covid-19 ini. “Jika ada penyimpangan, jelas akan ada sanksi tegas sesuai ketentuan dan aturan berlaku,” bebernya. (03)

 

Komentar

News Feed