oleh

DPMD Surati Kemendagri

-Metropolis-130 views

PRABUMULIH – Peraturan Daerah (perda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang dikhawatirkan tak rampung. Membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengambil langkah dengan menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami menyurati Kemendagri untuk konsultasi, karena memang Perda belum dibahas. Sementara pelaksanaan Pilkades semakin dekat,” kata Kepala DPMD A Fauzan A SSTP melalui Kabid Pemerintahan Desa Fakthan Mubina SKM MSi.

Disampaikan Fakthan, pihaknya meminta petunjuk ke Kemendagri. Apakah tanpa Perda, Pilkades yang sudah dijadwalkan bulan Oktober 2019, tetap bisa terlaksana. “Apakah tanpa perda, tetap bisa dengan menerbitkan pada Perwako (Peraturan Walikota),” ujarnya. Saat ini ungkap dia, pihaknya masih menunggu surat yang disampaikan ke Kemendagri tersebut. “Kami sedang menunggu balasan, jadi belum mengetahui seperti apa nantinya,” jelasnya.

Disampaikannya, untuk sementara ini proses tahapan pilkades, belum dilajutkan. “Karena takutnya tidak bisa terlaksana, dan dasarnya tidak ada. Tapi memang untuk Tim 7 sudah dibentuk dan malah sudah disumpah dimasing-masing desa,” tukasnya. Seperti diketahui, 2019 ini tiga desa di Kota Prabumulih akan melaksanakan Pilkades serentak. Tiga desa tersebut yakni Desa Pangkul, Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai dan Desa Karya Mulia Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Bahkan untuk desa Pangkul, saat ini jabatan Kades dijabat oleh Pjs, sebab masa jabatan kades telah lama berakhir.(08)

Komentar

News Feed