oleh

Dirjen Minerba Diperiksa KPK Soal Suap PLTU-1 Riau

JAKARTA – Nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan suap kerja sama proyek PLTU-1 yang menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan Bambang diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi bagi tersangka Eni. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujarnya, Senin (17/9).
Lebih lanjut, Febri mengungkap pihaknya ingin mengetahui lebih dalam perihal keterlibatan Eni di bawah kontrol Kementerian ESDM, semasa menjalankan proyek tersebut
“Jadi penyidik perlu mengklarifikasi beberapa hal yang diketahui oleh saksi,” tukasnya.
Sementara itu, Bambang membantah dirinya mengetahui perihal dugaan adanya persekongkolan soal pemilihan perusahaan swasta yang mengerjakan proyek PLTU-1 Riau. Ia secara tegas mengatakan kapasitas dirinya hanya sebatas pengadaan batu bara.
“Gak, gak, itu bukan dengan saya, itu bukan tupoksi saya. Karena itu bukan urusan saya kalau penunjukan. Pengusahaan batu bara aja saya,” tegasnya.
Bambang mengaku telah menyampaikan informasi yang ia ketahui kepada penyidik. “Saya sudah sampaikan semua ke penyidik mengenai pengusahaan batu baranya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Eni Saragih diduga menerima suap sebesar Rp4,8 miliar dari tersangka lain bernama Johannes Buditrisno Kotjo untuk pembangunan PLTU-1 Riau. Johannes sendiri merupakan salah seorang pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai pihak swasta dalam proyek tersebut.
Johannes dilaporkan menyerahkan uang sebanyak empat kali dengan nominal yang berbeda. Terakhir, Eni disebut menerima uang sebesar Rp500 juta.
Atas perbuatannya, Eni dijerat Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengubahan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 (1) KUHP. Sedangkan Johannes diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) Huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengubahan UU 20 Tahun 2001.(riz/fin)

News Feed