oleh

Desak Pencairan Gaji

-Pendidikan-226 views

RABUMULIH – Bukan hanya pengawai negeri sipil (PNS) SMA/SMK dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja yang kerab mengeluh akibat terlambat dalam pembayaran gaji mereka setiap bulan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Tak terkecuali, hal itu juga dialami oleh pengawai pekerja harian lepas (PHL) dikedua sekolah menegah atas dan kejuruan.
“Ya, kita mendesak dan mengharapkan agar dinas pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel dalam waktu dekat segera mungkin dapat mencairkan gaji para PHL,” ujar salah satu PHL SMA Negeri 2, Rusmini ketika dibincangi koran ini, kemarin (7/3) didampingi scurity M Islamuddin.

Sesuai dengan informasi yang diterima dari pihak provinsi, kata pengawai Staf tata usaha (TU) gaji miliknya dan bersama rekan-rekan seperjuangan baru akan dicairkan sekitar empat bulan kedepan atau tepatnya di Juli mendatang.
“Itu gaji yang bakal kita terima merupakan Januari-Februari dan Maret tahun ini. Nah, untuk gaji bulan berikutnya yakni April, Mei dan Juni belum tahu. Apakah dibayar sekaligus nanti dibulan itu atau sebaliknya tidak,” jelas wanita berjilbab yang sudah mengabdikan diri sejak 2014 lalu.

Ungkapnya, akibat belum diterimanya gaji sebesar Rp300 ribu perbulan, kata dia, sudah tentunya hal tersebut membuat kesulitan roda perekonomian dalam rumah tangganya.
“Maklumlah, gaji yang kita diterima setiap bulan memang segitu adanya. Apalagi, disebabkan keterlambatan gaji itu malah semakin memperparah keadaan,” terangnya.
“Beruntung dengan adanya saya sedikit berjualan makanan kecil-kecilan di sekolah. Sehingga dapat membantu menututupi kebutuhan dan keperluan asap dapur rumah tangga kita dalam kurun waktu sekitar dua bulan terakhir ini,” keluhnya.

Tak jauh berbeda yang diungkapkan, M Islamuddin, merupakan pekerja sukerala (TKS) yang diangkat sekolah sejak 7 tahun lalu mengharapkan agar Disdik Provinsi Sumsel dapat secepatnya mengambil tindakan terkait pembayaran gaji PHL. “Kita yang telah mendapatkan surat kepetusan (SK) baik asal dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) atau pun langsung oleh Wali Kota Prabumulih,” timbalnya pria berkacamata.

Terutama, sambung dia, untuk gaji pengawai yang mengabdikan seperti dirinya diambil dari mana lagi menyakut anggaran pembayaran jika tidak mengandalkan uang program sekolah gratis (PSG) milik sekolah dimana ia menjalankan tugas dan tanggungjawab keseharian selaku tenaga pihak keamanan.
“Kalau dana PSG sekolah kita terlambat dikeluarkan dan diterima oleh sekolah. Ya, sudah-sudah jelas prihal itu berimbas ke kita PHL/Honorer. Pasalnya, gaji yang belum kita terima di Januari hingga Maret 2017 yaitu berasal dari bantuan dana pemerintah provinsi itu sendiri,” tegasnya.

Terpisah, Ketua MKKS SMA Prabumulih, Ruslan Maladi MPd mengatakan, tak menampik akibat belum gajian para PHL SMA/SMK membuat sejumlah guru atau pengawai terkadang melakukan pinjaman sana-sini dengan orang lain demi menutupi kebutuhan dalam rumah tangga.
“Menyangkut persoalan ini sudah kita sampaike sebelumnya dengan pihak Disdik Provinsi Sumsel. Katanya, mereka (PHL, red) kita untuk bersabar. Untuk waktu bulan pencairannya, ya kita belum tahu,” tegasnya pria yang juga menjabat Kepala SMA Negeri 6.
“Yang jelas, dipastikan kita dalam waktu dekat akan segera cair. Sebab, Disdik provinsi kini tengah merekap administrasi data mereka,” tukasnya. (Mg 02)

News Feed