oleh

Desak Pemkab dan Pemkot Terbitkan Perwako Atau Perda

-Metropolis-73 views

PRABUMULIH – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sumatera Selatan (Sumsel), mendukung program Pemerintah kota (Pemkot) dan Pemerintah kabupaten (Pemkab) di Sumatera Selatan untuk pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Bea Pajak Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, upaya tersebut harus memiliki legal standing benar atau dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. Salah satunya dengan adanya pengenaan harga pasar menjadi acuan verifikasi BPHTB, jelas harus dilandasi aturan yang baku. Baik itu, Peraturan walikota (Perwako)/Peraturan bupati (Perbup ) ataupun Peraturan daerah (Perda).

“Berdasarkan SKB tiga menteri, acuan verifikasi BPHTB adalah nilai transaksi atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain itu, pada UU No 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menegaskan tugas Badan Keuangan Daerah (BKD) hanya sebagai verifikator saja. Memastikan penjual dan pembeli dalam balik nama BPHTB. Termasuk juga, harga transaksi atau kesepakatan memang benar,” ujar Ketua IPPAT Sumsel, H Firlandia Muchtar SH SpN baru saja dilantik untuk dua periode pada 1 Agustus lalu dibincangi di ruang kerjanya, akhir minggu ini.

Selain itu, kata Firlandia, kalau harga kesepakatan dan transaksi dibawah harga NJOP. Aturan juga sangat jelas, dipakai harga NJOP tahun yang berjalan. “Pajak dan retribusi dari sektor BPHTB, tetap bisa dioptimalkan. Maka kita imbau untuk diterbitkan segera, sehingga jelas dasar hukumnya,” ujar pria berkacamata ini. Firlandia menyebutkan, kalau Pemerintah kabupaten/kota tetap ingin memakai harga pasar sebagai landasan verifikator harus mempunyai payung hukum dan landasan jelas.

“Agar punya legal standing jelas, terbitkan Perwako/Perbup atau Perda. Kalau sekarang kan rancu, diaturan pakai nilai transaksi atau kesepakatan. Sementara itu, verifikator memakai harga pasaran. Kita dorong itu, agar balik nama tanah tidak menyalahi,” tukas pria bertubuh besar ini. Lanjutnya, IPPAT Sumsel sendiri akan berupaya bersinergi dengan Pemkab/Pemkot untuk mendorong terbitnya Perwako/Perbup atau Perda untuk masing-masing daerah di Sumsel mengingat PPAT telah memberikan kontribusi puluhan miliyar kepada pemerintah kabupaten/ kota tiap tahunnya. Payung hukum tersebut berfungsi untuk dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran atau tindak pidana maupun perdata.

“Jelas aturan dan ketentuannya. Kalau sekarang ini, karena rancu siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran tersebut. Yang jelas bukan penjual dan pembeli saja ikut terseret. Pejabat verifikator bisa juga terjerat pidana. Kalau sudah ada kepastian hukum, hal itu bisa diminimalisir,” bebernya didampingi pengurus IPPAT Prabumulih, Shandi Danuswarna SH MKn.

Selain itu, akunya, IPPAT Sumsel juga fokus masalah verifikasi BPHTB ini. IPPAT Sumsel, kata dia akan bekerja sama dengan semua stakeholder. Tidak hanya Pemkab/Pemkot saja, tetapi juga BPN, pihak kepolisian, Kejari, dan institusi lainnya. “Ini kita lakukan, untuk keselarasan IPPAT Sumsel dengan stakeholder dalam rangka menjalankan tugas mengalihkan hak atas tanah dengan membuat akta otentik,” tukasnya. Dan, lanjutnya, memang sudah aturannya, sebelum proses jual beli. Memang harus terverifikasi dahulu, ini berguna karena ada pajak BPHTB-nya. “Kita tekankan verifikator dari BKD, tugasnya hanya verifikasi dan bukan yang lain. Termasuk, menetapkan harga pasar sebagai acuan,” pungkasnya. (03)

Komentar

News Feed