oleh

Demo Pasar, Ketua DPRD: Dewan dan Pemkot Terus Cari Solusi untuk Pedagang

-Metropolis-276 views

PRABUMULIH – Tujuh point penting dihasilkan dari aksi demo pedagang yang tergabung Komunitas Pedagang Kota Prabumulih (KPKP), kemarin (26/11) ke kantor DPRD Prabumulih.

Massa merupakan pedagang pasar PTM 1 dan PTM 2. Tujuh poin yang disepakati tersebut diantaranya, relokasi pedagang pasar inpres 2 ditunda sementara sampai waktu yang tidak ditentukan. Validasi data pedagang Pasar Inpres 1, Jalan M Yamin, Andalas, Lorong Buntu, Pendowo, Lorong Daging dan Eks Terminal sesuai fakta di lapangan baik jumlah dan jenis dagangan.

Kemudian ukuran lapak disesuaikan lebih layak dan dibangun lorong pembatas. Selanjutnya dilakukan pembenahan baru terhadap lapak pedagang. Pindah setelah PTM 2 dibenahi dan diprioritaskan pedagang PTM 2 baru pedagang lainnya.
Poin ke 6 yakni pedagang tidak terprovokasi oleh pihak tak bertanggung-jawab. Dan di kesepakatan terakhir akan dilakukan pembangunan eks Terminal yang didampingi DPRD dan asosiasi pedagang.

Ketua DPRD H Ahmad Palo SE dibincangi usai menerima sejumlah pedagang di ruang rapat banggar mengutarakan, Pemerintah Kota terus berupaya untuk mencarikan solusi kepada para pedagang. Salah satunya bersama Wali Kota Ir H Ridho Yahya MM telah sepakat bahwa PTM 1 dan PTM 2 akan diperbaiki terlebih dahulu.

“Dan akan kita bangun di eks Terminal, karena kita masih memiliki lahan di situ. Setelah itu baru kita relokasikan untuk menampung semua pedagang yang sekarang, karena memang kita lihat belum layak untuk dilakukan relokasi,” kata Ahmad Palo kemarin (26/11).

Terkait rencana pembangunan yang telah disepakati tersebut, Palo menuturkan bila pembangunan PTM di eks terminal menjadi prioritas. “Kan sekarang DPRD sedang membahas APBD 2019, tentu pembangunan PTM menjadi prirotas insyallah 2019 kita bangun,” tuturnya.

Lebih juah suami Hj Rusni SH ini mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan pedagang akan disampaikan kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Wali Kota Ir H Ridho Yahya MM. ”Apapun yang menjadi aspirasi akan semua akan kami sampaikan kepada kepala daerah,” bebernya.

Termasuk adanya indikasi jual beli lapak meja pasar yang disampaikan oleh para pedagang ke DPRD. “Akan kita sampaikan dengan Wako ada indikasi seperti itu. Ada instrumen juga dari Pemkot, ada inpspektorat untuk menindak itu,” ucapnya.
Lebih jauh disinggung terkait tututan pedagang yang meminta kepala pasar turun dari jabatannya, dan adanya isu DPRD mendapat jatah lapak? Ayah satu anak ini menyampaikan, tak ada aspirasi masyarakat terkait DPRD yang mendapat lapak dagangan.

“Tidak ada yang disampaikan (dalam pertemuan), kita semua sudah dengar tidak ada satupun yang meyampaikan itu. Jadi tidak ada itu. Dan untuk tuntutan mundur itu tentu akan kami sampaikan dengan Wali Kota, karena hak dan penilaian dari wali kota,” tukasnya. (08)

News Feed