oleh

Cegah Mal Administrasi, Ombusman Sambangi Pemkot Prabumulih

PRABUMULIH – Dari target 9 kabupaten/kota berikut provinsi, khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel) meraih zona hijau hasil penilaian Ombusman. Prabumulih sendiri masih di zona kuning, ke depan ditargetkan menjadi hijau.

Salah satu caranya, untuk menargetkan zona hijau. Pemerintah kota (Pemkot), mengundang Ombusman ke Prabumulih untuk belajar apa yang harus diperbaiki hingga meraih zona hijau dari zona kuning.

Kepala Perwakilan Ombusman Sumsel, M Andrian Agustiansyah menerangkan, kalau tugas Ombusman mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Objek pengawasan Ombusman, pengawasan pelayanan publik memakai dana APBD ataupun APBN. Baik, sebagian atau seluruhnya.

“Kategori pengawasan kita lakukan, bisa swasta dan BUMN. Lalu, pemerintah asalkan sumber dananya APBD atau APBN. Kita soroti, khususnya pelayanan publik. Menyoal masalah pendidikan, kesehatan, perizinan, bansos, pasokan air bersih, dan sebagainya,” akunya di sela-sela mengelar pembinaan dan sosialisasi pada Selasa lalu (2/4) di ruang rapat lantai 1, Gedung Pemkot.

Kedatangannya ke Prabumulih, aku Andrian sebagai salah satu pencegahan mal administrasi dan juga melakukan sosialisasi serta pembinaan. “Masyarakat bisa melapor lewat call center 137,” sebutnya.

Rincinya, pada 2017 silam Ombusman pusat menerima 10 ribu laporan. Sedangkan, pada 2018 sebanyak 8 ribu yang masuk. Nah, untuk Sumsel sendiri pada 2017 sebanyak 178 laporan dan 2018 menurun tinggal 148 laporan.

“Ini tidak terlepas, upaya pembinaan dan sosialisasi dilakukan Ombusman. Laporan mendominasi, pertama adalah Pemda/Pemkot. Lalu, disusul BPN dan juga kepolisian,” bebernya.

Andrian menerangkan, pada 2018 lalu, sebanyak 38 laporan mengenai pemda/pemkot. Sedangkan, Pemprov hanya 10 laporan. Selain itu, akunya Ombusman tidak memihak, laporan diterimanya seger diklarifikasi dan harus direspon.

“Hasil pemeriksaa Ombusman Keluar LHAP, berupa saran korektif. Tidak ditanggapi sampai ke pusat, tidak juga dikeluarkan rekomendasi ombusman. Hasil tersebut, wajib ditaat dan sejauh ini baru 48 rekomendasi dikeluarkan Ombusman,” ujarnya.

Sambungnya, soal pelayanan publik diatur dalam Undang-undang (UU) No 25/2009. Makanya, kalau kepala daerah (kada) tidak merespon rekomendasi Ombusman, dikenakan pemberhentian sementara oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sejauh ini, memang belum pernah diterapkan. Contoh mal administrasi, diantaranya ; penundaan berlarut. Lalu, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, permintaan pemberian uang, dan lainnya. Respon Ombusman tidak hanya laporan masyarakat, tetapi juga dilakukan pemantauan lewat media sosial (medsos),” akunya.

Sebutnya, kalau Ombusman merupakan pintu pengaduan terakhir. Nah, jika ingin meraih zona hijau, Pemkot/Pemkab harus memenuhi standar minimal pelayanan yang ada di UU No 25/2009 tersebut.

“Pelayanan publik di OPD, camat, lurah dan juga terkait perizinan serta lainnya. UU No 25/2009 menjadi tolak ukur, standar minimal pelayanan publik,” bebernya.

Lanjutnya, untuk penilaian biasanya setiap tahun. Dilakukan, standar survey kepatuhan layak atau tidak. Soal pelayanan publik ini, kewajiban pemerintah dan diamanatkan UU. “Bukan dipaksakan, atau dibuat-buat,” pesannya.

Sementara itu, Wawako, H Andriansyah Fikri SH menerangkan, kedatangan Ombusman ini diharapkan bisa lebih meningkatkan pelayanan publik yang belum maksimal dan menjadi maksimal.

“Supaya, penilaian Ombusman Prabumulih sekarang ini belum memuaskan. Karena, berada di zona kuning bisa ditingkatkan menjadi zona hijau,” bebernya.

Pemkot sendiri, kata dia sudah sering kali menyampaikan kepada OPD selaku perpanjangan tangan pemerintah, untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara baik dan optimal. Sehingga, tidak menimbulkan keluhan atau komplain.

“Khususnya, masalah Disdukcapil. Kesehatan, camat, lurah, perizinan, dan lain. Berbagai inovasi program sudah kita lakukan, dan telah menyentuh masyarakat. Seperti sunnat massal, homecare, infak PNS, bedah rumah, dan lainnya,” akunya.

Sambungnya, kedatangan Ombusman ini bisa memberikan pencerahan kepada OPD, untuk meningkatkan layanan publik secara optimal kepada masyarakat. “Harapan kita, apa yang telah disampaikan Ombusman menjadi perhatian serius dan koreksi OPD. Agar bisa meningkatkan layanan publik, Prabumulih tidak lagi berada di zona kuning tetapi meningkat di zona hijau,” pungkasnya. (03)

News Feed