oleh

Caleg Membangkang, Siap Ditendang

JAKARTA – Kesepakatan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya membuahkan hasil. Dari beberapa rangkaian rapat kordinasi, disimpulkan Rencananya pengumuman LHKPN akan dibeberkan pada awal April mendatang. Bagi calon anggota legislatif (caleg) yang membangkang, akan ada sanksi tersendiri.
Ya, ini bukan sekadar ancaman. Laporan LHKPN wajib disetorkan ke KPK. Yang menarik, bukan hanya kontestan yang bertarung di level pusat, LHKPN para calon wakil rakyat di daerah juga akan dibuka oleh KPK.

“Tanggalnya belum ditetapkan. Tapi awal April kami umumkan. Siapa yang sudah lapor LHKPN, terutama petahan. Kalau petahana tapi belum lapor, sebaiknya sama sekali tidak kita pilih,” tegas Ketua KPK Agus Raharjo, Minggu (17/3).
Ditambahkannya, pengumuman LHKPN sengaja dilakaukan menjelang pencoblosan. Agar ingatan publik masih segar dan menjadi refrensi, siapa caleg yang benar-benar layak untuk mewakili suara rakyat di parlemen. “Ya, awal bulan depan. Lebih baik begitu,” timpalnya.

LHKPN, sambung dia, salah satu strategi pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Untuk jangka panjang, pemberlakukan aturan yang ketat bisa diawali dengan penadaan partai politik yang ideal. Apabila negara memberikan pendaan yang memadai untuk partai politik, pemerintah juga bisa memaksa mereka untuk membuka diri secara menyeluruh.

“Untuk kemudian diaudit secara mendalam. Sehingga kita tahu betul uangnya itu untuk apa saja. Kalau ternyata melanggar, diskualifikasi saja. Coret dari daftar caleg, karena jelas tidak mengindahkan aturan,” tegasnya.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, KPK bersama KPU dan Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa kali telah mendiskusikan supaya pemilu di tanah air benar-benar tanpa kebohongan.

“Pemilihnya harus jujur, penyelenggaraannya juga harus jujur, dan juga orang-orang yang dipilih, caleg-caleg yang dipilih, ataupun calon presiden dan wapres yang dipilih adalah orang-orang yang jujur,” terang dia.
Lebih lanjut, Febri mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan KPK untuk membentuk politik berintegritas dilaksanakan melalui dua cara. Penindakan dan pencegahan. Dia mencontohkan, pencegahan dilaksanakan melalui perbaikan sistem. “Pada bagian lain, KPK berusaha mencari formula untuk lebih memaksimalkan upaya pencegahan yang mereka lakukan,” terangnya.

Ya, KPU berkali-kali mengingatkan, ada konsekuensi jika bakal caleg pada Pemilu Legislatif 2019 tidak menyerahkan Laporan Harta LHKPN. LHKPN itu wajib diserahkan ke Komisi Pemberantasan KPK. Selanjutnya, bukti pelaporan tersebut diserahkan ke KPU sebagai syarat pencalonan pada pileg. “Kamu tahu sendiri, kalau sesuatu yang disyaratkan, diwajibkan kalau tidak dipenuhi bagaimana?” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di sela-sela persiapan debat.
Menurut Arief, konsekuensi jika persyaratan pencalonan itu tidak dipenuhi adalah caleg yang bersangkutan tidak diloloskan sebagai peserta Pemilu 2019 mendatang. “Ya nanti (tidak diloloskan),” ucap mantan Komisioner KPU Jawa Timur tersebut.

KPU, lanjut dia, telah menjalin komunikasi dengan Ketua KPK Agus Rahardjo perihal rencana mewajibkan caleg menyerahkan LHKPN tersebut. “Secara informal saya berkomunikasi dengan Ketua KPK. Implikasinya kalau kami tetapkan (aturan itu), itu akan (jadi) pekerjaan banyak. Karena ribuan data LHKPN (caleg) akan diterima oleh KPK,” kata dia.

Kewajiban menyerahkan LHKPN itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg mendatang untuk kali pertama. Dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf (v) rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Disebutkan para bakal calon harus memenuhi persyaratan telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwewenang memeriksa laporan kekayaaan penyelenggara negara. Sementara dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf (j) menyatakan pelaporan harta kekayaan para bakal calon dinyatakan dengan bukti tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara dari KPK.

Namun, sejumlah partai politik menolak rencana KPU yang akan mewajibkan calon anggota legislatif pada Pemilu Legislatif 2019 menyerahkan laporan LHKPN. Ada yang beralasan bahwa laporan kekayaan itu telah disampaikan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Ada juga yang beralasan bahwa caleg belum jadi penyelenggara negara, sehingga belum punya kewajiban melaporkan hartanya. (riz/khf/ful/fin/grafis ist)

News Feed