oleh

Cabut SE UMP Atau Mogok Massal

-Nasional-12 views

JAKARTA – Buruh mendesak agar pemerintah mencabut Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19. Jika tidak buruh mengancam melakukan mogok massal secara nasional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan bahwa buruh menolak upah minimum provinsi (UMP) 2021 tah dinaikan seperti tertuang dalam SE Menaker No.11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

“Serikat buruh menolak SE Menaker berkenaan dengan yang menyatakan bahwa upah minimum, baik ump/umk/umsp/umsk tahun 2021 sama dengan tahun 2020,” tegasnya, Jumat (30/10).

Dia mengatakan dewan pengupahan nasional unsur buruh tidak pernah ada kesepakatan yang menyetujui tidak adanya kenaikan UMP 2021. Namun ternyata Menaker justru menerbitkan SE yang memutuskan tidak menaikan UMP 2021.

“Dewan pengupahan nasional menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan apapun di tripartit nasional yang menyatakan tidak ada kenaikan UMP di tahun 2021. Bahkan di forum yang lebih besar lagi, tidak ada kesepakatan. Jadi pemerintah menggunakan dasar apa? Patut diduga, Kemnaker berbohong terhadap argumentasi dasar pertimbangan dalam mengeluarkan SE itu,” tegasnya.

Dia pun meminta agar pemerintah mencabut SE tersebut. Lalu bagi gubernur, serikat buruh meminta agar SE tak perlu diikuti.

“Kami mengimbau kepada pemerintah terutama Menaker, cabut SE tersebut. Dan pada para Gubernur, jangan ikuti SE Menaker tersebut,” katanya.

Jika tidak dicabut atau UMP 2021 tidak dinaikan, Iqbal mengatakan aksi-aksi buruh akan membesar dan semakin menguat. Dan bisa melakukan mogok nasional.

“Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional. Berbeda dengan mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober lalu, kali ini bentuknya adalah mogok kerja nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik,” tegasnya.

Menurutnya persoalan upah adalah persoalan di tingkat perusahaan atau pabrik. Mereka bisa mengajukan perundingan kenaikan upah yang dilakukan secara bersamaan di masing-masing perusahaan, dan jika deadlock, maka sudah memenuhi persyaratan yang diatur Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melakukan mogok kerja.

“Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja nasional. Stop produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok Kerja Nasional akan lebih dahsyat lagi,” tegasnya.

KSPI dan buruh Indonesia dalam waktu dekat akan melakukan aksi pada 2 November di Depan Istana dan Mahkamah Konstitusi. Aksi juga akan dilakukan serentak di 24 provinsi dan melibatkan 200 kab/kota di seluruh Indonesia, meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan.

Ditambahkan Sekretaris Jenderal KSPI, Riden Hatam Aziz SE yang diterbitkan Menaker mencerminkan jika pemerintah terlalu condong akan kepentingan pengusaha. Dia menjuliki Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebagai menteri kepengusahaan.

“Ibu Ida Fauziyah ini bukan Menteri Ketenagakerjaan, tetapi Menteri Apindo atau Menteri Kepengusahaan. Karena apa yang dikatakan Apindo itu yang selalu dia ikuti,” tegasnya.

Dikatakannya, ketidakberpihakan Menaker terhadap kaum buruh bisa dilihat dari beberapa kali kebijakan yang dikeluarkan lebih mementingkan kelompok pengusaha. Sebagaimana tercermin dalam SE Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020.

“Di mana Menteri Ketenagakerjaan harusnya juga memfasilitasi kepentingan kedua belah pihak, tetapi ini tidak. Seperti saat penerbitan SE THR itu, pengusaha yang minta kelonggaran pembayaran THR Idul Fitri langsung dipenuhi. Bahkan bisa dicicil,” terangnya.

“Nah sekarang Ketua Apindo mulai bulan Mei saya sudah mendengar untuk UMK 2021 tidak bisa naik, lalu ditambahkan pengusaha lain. Nah direspons lagi oleh Menaker Ibu Ida Fauziyah dengan surat edaran tentang tidak naiknya upah pada 2021 kan,” ungkapnya.

Senada dilontarkan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat.

“Pemerintah betul-betul tidak ada kepedulian, rasa kemanusiaan sama sekali di tengah pandemi COVID-19 ke pekerja,” katanya.

Dijelaskannya, pada 16 Oktober 2020 diselenggarakan pertemuan antara Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Daerah, pengusaha, dan pemerintah.

Dari pertemuan itu, terdapat dua pendapat dari pengusaha dan buruh/pekerja. Merujuk pada berita acara pertemuan, serikat pekerja dan buruh memandang, penetapan UMP/UMK/UMSP/UMSK tahun 2021 diserahkan kepada dewan pengupahan daerah masing-masing.

Sedangkan Apindo menyatakan, berdasarkan kondisi pandemi COVID-19, maka penetapan UMP dan kabupaten/kota tahun 2021 disamakan dengan tahun 2020.

Dari dua pendapat tersebut, pemerintah ternyata lebih mengakomodir kepentingan pengusaha, dibanding nasib pekerja.

“Lagi-lagi sikap pemerintah tidak bijaksana sama sekali, dengan mengedepankan win win solution,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo, Harijanto langkah pemerintah tak menaikan UMP 2021 sudah tepat di masa pandemi. Sebab pengusaha juga tertekan dengan kondisi tersebut.

“Sangat tepat (kebijakan upah), supaya merasa ada yang care (peduli),” ujarnya.

Dijelaskannya, selama pandemi pengusaha kurang mendapat perhatian pemerintah. Padahal perusahaan ikut tertekan pandemi Covid-19.

“Selama pandemi ini pemerintah minim sekali membantu pengusaha,” terangnya.

Sementara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi berharap buruh mengerti kondisi perusahaan yang tidak mampu menaikkan UMP.

“Saat ini perusahaan dalam keadaan prihatin, jangan terus menuntut. Tidak di-PHK (pemutusan hubungan kerja) saja sudah bersyukur,” katanya.

Menurut Diana, penghasilan 60 persen perusahaan di bawah naungan Kadin DKI Jakarta tahun ini minus akibat pandemi.

“Ini kondisi sulit, saya harap buruh mengerti,” ungkapnya.

Dikatakannya, pertumbuhan inflasi dan ekonomi tahun ini nol lantaran pandemi. Untuk itulah, pengusaha meminta agar tidak ada kenaikan UMP 2021. Namun, naik atau tidaknya upah 2021 bergantung pada kebijakan perusahaan.

Dia pun mengimbau perusahaan yang tidak terkena dampak pandemi untuk tetap memperhatikan kesejahteraan karyawannya.

“Jadi saya rasa kembali kepada policy (kebijakan) dari perusahaan masing-masing,” ucapnya.(gw/fin)

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed