oleh

Bebas Bersyarat Tanpa Sumpah Setia

BOGOR- Proses pembebasan Abu Bakar Ba’asyir mulai diurus Senin (19/1) besok. Meski demikian, proses ini masih terkendala polemik, yakni syarat agar terpidana terorisme itu menandatangani pernyataan untuk setia pada Pancasila.

Namun, Ba’ asyir tetap menolak dan lebih memilih di dalam jeruji besi hingga masa hukumannya selesai. Penasihat hukum Presiden Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra mengakui jika Ba’asyir menolak menandatangani pernyataan tersebut. Namun, dirinya memastikan proses pembebasan tetap dilanjutkan.

“Saya hanya setia kepada Allah, saya hanya patuh pada Allah, dan saya tidak akan patuh pada selain itu,” ujar Yusril menirukan ucapan Ba’asyir saat itu.

Meski demikian, hal itu tidak menjadi polemik proses pembebasannya. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini bahkan mengatakan status Ba’asyir adalah bebas tanpa syarat.

“Presiden punya kuasa untuk menghilangkan syarat-syarat yang tertuang dalam Permenkumham No 3 Tahun 2018 (syarat setia-red). Kewenangan ini bisa mengesampingkan peraturan menteri. Presiden kan punya otoritas ini,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pembina TPM Mahendradatta mengatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Ba’asyir sudah bisa bebas dengan status pembebasan bersyarat.

“Pada Pasal 14 Ayat 1 Huruf k UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapinda berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana. Dan beliau sudah memenuhi itu semua,” ujar dia.

Ketua Dewan PembinaTim Pengacara Muslim(TPM), Mahendradatta menegaskan pembebasan tanpa syarat terpidana kasus terorismeAbu Bakar Ba’asyirtidak terkait politik. Mahendradatta mengatakan, sudah semestinya kebebasan didapatkan pendiri pondok pesantren Al-Mu’min, Ngruki, Sukoharjo tersebut.

“Ini masalah hukum, bukan politik apalagigift(pemberian). Ini bukan karena membuktikan apapun yang bersifat politis,” ujar Mahendradatta di Jakarta, Sabtu (19/1).

Mahendradatta mengatakan rencana pembebasan Ba’asyir ini kerap kali ditarik ke dalam masalah politik. Hal itu, kata dia, dapat menimbulkan spekulasi liar yang dapat berkembang di masyarakat.

Untuk itu, ia menolak pernyataan sejumlah pihak bahwa pembebasan Ba’asyir menunjukan sikap pembelaan terhadap ulama. “Jangan semua dipolitisir,” ujar dia.

Ditambah lagi, Ba’asyir sudah mendapatkan total remisi selama 36 bulan atau tiga tahun. “Ada remisi tambahan dan remisi tambahan belum kehitung berapa. Kalau mengatakan bebaskan berdasarkan apa, banyak caranya,” paparnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan rencana pembebasan ini tidak serta merta baru keluar kemarin. Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya pembebasan sejak lama.

“Ini kami urus sejak lama. Kami sudah kirim surat untuk bebaskan Ba’asyir berdasarkan alasan yang bisa diterima menurut hukum,” tandasnya. (frs/fin/tgr)

News Feed