oleh

Banyak Siswa Tak Diisi Kuota

  • Mat Amin : Kalau ada Aturannya, Kenapa Harus Ditahan

PRABUMULIH – Permasalahan kompleks dihadapi para orang tua siswa masa pandemi Covid-19.

Betapa tidak, siswa yang diharuskan memiliki telepon pintar (smartphone), belum lagi kuota yang menguras kantong membuat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tak berjalan mulus.

“Masalah kuota ini paling sulit, kalau hape taroklah ado waluapun idak bagus. Sekarang ini beras harus, kuota wajib jadi makin banyak beban. Kalau dari sekolah belum nian dapat,” kata Jupi salah satu orang tua siswa SDN di Kota Prabumulih.

Padahal untuk permasalahan kuota, pihak sekolah bisa menggunakan dana BOS. Bahkan aturan itu sudah tertuang dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2020 tentang penggunaan BOS dimasa kedaruratan Covid-19.

Menanggapi itu, Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Mat Amin SAg berharap agar sekolah harus menjalankan Permendikbud tersebut. Sebab menurutnya akan sangat disayangkan bila sudah ada aturan namun tidak dijalankan.

H Mat Amin SAg

“Karena ini adalah bagian yang ada dipengelolaan bos, ya harusnya seperti itu (disalurkan). Kalau ada aturannya, kenapa harus ditahan. Akan kita lihat sekolah mana yang tidak menyalurkan, karena ini kebijakan nasional,” katanya Selasa (4/9/2020) seraya mengatakan permasalahan tersebut akan dibahas dengan dinas terkait saat rapat anggaran APBD 2021.

Dijelaskan Mat Amin, dalam Permendikbud tersebut penggunaan dana BOS dimasa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk pembelian pulsa. Kemudian paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik dalam rangka pembelajaran dari rumah. “Sehingga syarat untuk pembelajaran di rumah itu infrastruktur ada. Tapi juga terkadang ada anak tak punya android, sehingga orang tua juga harus berbagi,” tuturnya.

Karena pembelajaran dimasa pandemi berlaku secara nasional dan kebijakan nasinoal ungkap Mat Amin, sudah tentu hal ini tak semata harus menjadi tanggung jawab sekolah atau Dinas Pendidikan. “Semua stakholder harus ikut membantu proses ini. Dan kita berharap keadaan ini segera berakhir, sebab sebenarnya anak-anak dan guru sudah rindu ingin belajar secara alami.

Dalam kesempatan itu, anggota komisi I DPRD Kota Prabumulih ini berharap bila pembelajaran daring tak bisa dilaksanakan karena ada kendala tertentu. Sekolah harus tetap melaksanakan tugasnya, yakni dengan mencari cara yang bisa dilakukan.

“Tapi kalau tidak ada jaringan, tidak ada hape dan sebagainya gunakan bentuk lain. Yang penting anak itu berproses belajar, apakah guru datang mengirim bahan. Prosesnya harus ada take and give karena dalam kondisi ini semua harus menggunakan media,” tukasnya.

 Terrpisah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kusron SPd MSi, dikonfirmasi terkait penyaluran kuota bagi siswa selama dimasa kedaruratan Covid-19 tak banyak memberikan keterangan. “Sesuai kebutuhan, kalau siswa tidak ada hape makmano. Jadi sistemnya ada daring dan luring. Kalau yang belajar jaringan memang mereka disiapkan kuotanya, tapi harus tetap sesuai dengan kuotanya dia,” katanya sembari terburu-buru saat akan menghadiri panggilan mitra dari Komisi I DPRD.

 Sementara itu, kendala belajar tak memiliki andorid dialami satu keluarga yakni kembar Aqila dan Sifa (9) siswa kembar di SDN 56. Serta Diah Rahmawati (12) kelas 1 SMP.

 Bantuan terhadap siswa kembar disalurkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 56 Kota Prabumulih, Herlina Djali SPd berupa bantuan kuota internet. Hal ini menurutnya, karena pihaknya selama ini tidak mendapatkan keluhan ataupun permasalahan dari pihak keluarga siswa. Mirisnya kedatangan pihak sekolah tersebut, setelah viral pemberitaan dimedia sosial.

“Kita datang ke tempat tinggal siswa karena informasinya sudah viral kita kalau dari sekolah kita tidak tahu ada siswa yang benar-benar tidak bisa mengikuti pembelajaran dalam jaringan dari jarak jauh,”jelasnya .

Selain itu, wanita berkaca mata ini mengatakan,  untuk siswa yang benar-benar tidak memiliki HP, tidak bisa mengikuti pembelajaran dalam jaringan (daring), dapat mengikuti melalui luar jaringan (luring), dengan mengambil tugas di sekolah atau bisa dari sambungan telepon.

“Semuanya sudah ada solusi makanya kita tidak mendengar keluhan dari siswa ataupun orang tua murid terkait kesulitan atau permasalahan yang dihadapi selama proses pembelajaran dari jarak jauh,”jelasnya.

Sementara mengenai bantuan pembelian kuota internet untuk para siswa, di sekolah yang bernama Jalan Padat Karya ini. pihaknya sedang melakukan pendataan. Namun untuk para guru, bantuan kuota internet sudah dilakukan sejak bulan April lalu, hingga saat ini pembelian kuota sudah dilakukan.

Namun untuk siswa memang benar-benar perlu dilakukan pendataan, siswa yang berhak mendapatkan kuota internet adalah siswa yang benar-benar terbilang kurang mampu, dan tidak termasuk dalam penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

“Jumlah Dana Bos tersebut sangat terbatas, karena itu untuk pemberian bantuan kuota internet kepada siswa kita perlu melakukan pendataan untuk benar-benar memberikan bantuan kepada siswa yang berhak menerimanya,”tandasnya. (08/05)

 

Komentar

News Feed