oleh

Bahas Enam Raperda Lagi

-Metropolis-348 views

PRABUMULIH – Para wakil rakyat belum lama ini baru saja menyelesaikan pembahasan empat rancangan peraturan daerah (raperda).
Dan di awal Februari ini, DPRD merencanakan kembali membahas enam raperda lainnya. Yakni; retribusi pengendalian menara telekomunikasi, raperda pengelolaan aliran sungai, raperda rumah susun sewa sederhana, raperda pemekaran kelurahan, raperda pengelolaan air limbah domestik, dan raperda penyelenggaraan kesehatan.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Banperda), Drs H Idham Tergun MM menerangkan, usai dilakukan pembahasan di tingkat Baperda. Pihaknya akan mengusulkan ke pimpinan DPRD, agar rencana pembahasan tatib dan keenam raperda tersebut mulai dijadwalkan Badan Musyarawah (Banmus) untuk dijadwalkan.

“Selain itu, pihaknya akan berkordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) atau Organisasi Tata Kerja (OTK) terkait kelengkapan raperda yang diajukan. Termasuk, juga naskah akademik, dan lain-lainnya,” ujar pria yang menjabat Ketua Komisi II ini kepada koran ini, kemarin (6/2).

Idham menerangkan, tahun ini ada sekitar 38 raperda yang bakal dibahas hingga akhir tahun. Namun, saat ini baru enam raperda terlebih dahulu yang siap dibahas. Nantinya, raperda tersebut akan dibahas secara bertahap.

“Raperda tersebut ada usulan dari pihak eksekutif (pemkot, red) berupa program legislasi daerah (prolegda), selain itu juga ada usulan legislatif sendiri yaitu perda inisiatif,” kata Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini.

Lanjutnya, program legislasi produk hukum tersebut merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pihaknya. Setiap tahunnya, selalu disusun dan diprogramkan mana saja raperda yang diusulkan mau dibahas dan disahkan.

“Selain punya fungsi pengawasan dan anggaran, DPRD juga bertanggung jawab pada program legislasi daerah,” tandasnya.
Wakil Ketua I DPRD, HM Daud Rotasi SSos menjelaskan, kalau revisi tatib tersebut berkaitan dengan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan juga Perda SOTK yang telah disahkan sebelumnya.

“Mitra-mitra komisi yang ada di DPRD dengan direvisinya tatib akan mengalami perubahan, karena menyesuaikan dengan PP No 18/2016 dan Perda SOTK. Mungkin mitra komisi ada yang bertambah dan berkurang. Sekarang ini, SOTK di lingkungan Pemkot ada 32, nantinya akan dibagi disesuaikan dengan bidang kerja di komisi masing-masing. Komisi I yaitu Komisi Pendidikan Pemerintahan dan Politik, Komisi II membidangi Ekonimi dan Keuangan, dan Komisi III merupakan Komisi Pembangunan,” kata Daud sapaan akrabnya.

Lanjutnya, soal keenam raperda yang diajukan untuk dibahas pihaknya masih terus melakukan evaluasi. Namun, karena sudah ada enam raperda yang siap akan dilanjutkan pembahasannya ke tingkat Banmus.

“Setiap tahun, kita rutin mengeluarkan produk hukum. Untuk payung hukum digunakan Pemkot, ataupun menangani masalah sosial di masyarakat,” aku Politisi Partai Golkar ini.

Kabag Hukum dan Perundang-Undangan, Benny Rizal SH MH melalui Kabid Perundang-Undangan Hos Midariah SH menyebutkan, kalau tahun ini pihaknya mengusulkan sekitar 13 prolegda untuk dibahas dan disahkan menjadi produk hukum tahun ini.

“Sudah termasuk raperda APBD Induk, APBD Perubahan, Raperda LPJ, dan lain-lainnya. Kalau diluar itu sebenarnya hanya 9 raperda yang kita usulkan, untuk dibahas dan disahkan tahun ini,” bebernya. (06)

News Feed