oleh

AN Terancam 6 Tahun Penjara. Oknum PNS Terlibat Demo Pertamina

PRABUMULIH – Sidang perdana, kasus demo PT Pertamina EP (PEP) Asset 2 beberapa waktu lalu, melibatkan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Bagian Perlengkapan Pemerintah kota (Pemkot) berinisial AN, Rabu (7/8) digelar di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Prabumulih. Sidang tersebut diketuai AA Oka PB Gocara SH MH didampingi Hakim Anggota, Yudi Darma SH MH dan Dendy Firdiansyah SH mengagendakan sidang dakwaan kepada AN, selaku terdakwa kasus demo PEP Asset 2 menyebabkan perusahaan milik negara merugi sekitar Rp 1,6 miliar.

Kerugian itu diakibatkan terdakwa menaiki rig di salah satu sumur minyak dan gas (migas) di Kelurahan Sukaraja dan membuat produksi terhenti. Dalam sidang dakwaan tersebut, AN didakwa dengan Pasal 160 KUHP atau Pasal 335 ayat 1 KUHP. Oknum PNS tersebut, kini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB, terancam 6 tahun penjara.

Ketua PN, AA Oka PB Gocara SH MH melalui Humas, Dendy Firdiansyah SH dikonfirmasi membenarkan, soal sidang perdana Oknum PNS tersebut. “Sidang perdananya, tadi sudah digelar. Beragendakan pembacaan dakwaan, terdakwa (AN, red) didakwa dengan pasal penghasutan. Karena, diduga mendalangi demo di PEP Asset 2 sehingga merugikan perusahaan,” jelas Dendy, sapaan akrabnya, Rabu (7/8).

“Ancamannya, memang 6 tahun penjara. Selesai sidang ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Bakal digelar minggu depan, dilanjutkan untuk membuktikan keterlibatan oknum PNS tersebut,” ucapnya. Ungkap Dendy, sidang kedua kasus penghasutan oknum PNS tersebut bakal dilanjutkan dan diagendakan pada 19 Agustus. “Di sela-sela sidang, majelis sempat menanyakan identitas terdakwa terlebih dahulu. Memastikan, identitasnya benar. Sidang lanjutan beragendakan mendengar keterangan saksi,” akunya.

Pantauan koran ini, terdakwa tampak lesu menghadapi sidang perdananya. Ketika menjawab pertanyaan hakim, terdakwa memang dengan lugas menjawabnya. “Apakah benar anda AN, PNS dan masih aktif. Tinggal dimana,” kata Oka. “Iya, PNS di Bagian Perlengkapan Pemkot. Masih aktif, dan tinggal di Balai Adat Lama. Umur 38 tahun,” jawabnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Alfian Jauhari Hanif SH juga tidak menampik, kalau AN didakwa Pasal 160 atau 335 ayat 1 KUHP tentang penghasutan. “Bukan berlapisnya pasalnya, 160 atau 335 ayat 1 KUHP. Ini sidang perdana, alias kasusnya baru awal,” terangnya. Kuasa Hukum Terdakwa, Yulison Amprani SH menerangkan, akan berupaya melakukan pembelaan secara maksimal terhadap kliennya. Diakuinya, kalau kliennya menyesal atas prilakunya tersebut.

“Terdakwa menyesal, melakukannya. Dan, memohon keringanan hukuman. Apalagi, selama ini terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum,” sebutnya. Selain itu, akunya sebagai PNS sendiri. Cukup baik, dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah. “Dan, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terlibat demo PEP Asset 2, sehingga menimbulkan kerugian perusahaan hingga miliaran rupiah,” pungkasnya.

Sementara itu, Asmen Goverment And Public Relation, Setyo Puji Hartono melalui Goverment Public Relation Analyst, Ari Pahlufi Aprianto SH mewakili perusahaan, Ari mengucapkan, terima kasih atas aparat kepolisian dan kejaksaan telah bekerja dengan profesional. “Selanjutnya, seluruh proses kami percayakan ke Pengadilan,” akunya.

Lanjutnya, perusaahan juga sangat menyayangkan atas perbutan oknum PNS tersebut. Karena, menyebabkan aktivitas operasi hulu migas terganggu. “Kita bersama tahu bahwa aktivitas hulu migas itu adalah pekerjaan pemerintah juga. Kedepan harapan perusahaan hal seperti ini tidak terulang kembali. kami sangat mohon dukungan dan kerjasama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat terus ditingkatkan untuk demi suksesnya program pemerintah,” bebernya. (03)

Komentar

News Feed