oleh

Akhiri Masa Jabatan, DPRD Terima Uang Jasa Pengabdian

-Metropolis-56 views

PRABUMULIH – Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019, akan menerima uang jasa pengabdian, saat diakhir masa jabatan. Pemberian uang jasa pengabdian tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017, tentang tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. “Ada peraturan tentang hak-hak anggota dewan diakhir masa jabatannya, ada uang jasa pengabdian,” kata Sekertaris Dewan (Sekwan) Heriyani SE MSi.

25 anggota DPRD kota Prabumulih kata Heriyani, telah menjalankan tugas selama 5 tahun. “Tidak ada yang PAW, berarti dianggap masa bakti 5 tahun. Dan berdasarkan ketentuan itu, jika menjalankan masa bakti 5 tahun maka mendapatkan jasa pengabdian,” ujarnya seraya menambahkan hak keuangan adminitrastif DPRD juga tertuang pada perwako nomor 5 tahun 2017.

Adapun uang jasa pengabdian tersebut kata dia, berdasarkan dalam ketentuan yakni 6 kali representasi. Peraturan itu kata Heri tertuang pada bagian ketiga PP 18 tahun 2017 yang mengatur tentang uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD. “Pasal 19, ayat 2 huruf e. Yakni masa bakti dengan 5 tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 bulan atau paling banyak 6 bulan uang representasi,” ungkapnya sembari menuturkan besaran uang jasa pengabdian yang akan diberikan tidak sama.

Disinggung apakah nantinya, anggota DPRD periode 2014-2019 akan menerima cinderamata atau sejenisnya? Heriyani menegaskan tidak ada yang akan memberikan apapun yang tidak masuk dalam ketententuan ataupun aturan. “Kami tidak menganggarkan untuk yang lain-lain, yang harus kami penuhi hanyalah yang ada dalam ketentuan. Dan hak-hak anggota DPRD sudah diatur semua. Begitu juga dengan cinderamata tidak ada karena tidak diperbolehkan, yang bolah hanya jasa pengabdian,” tegasnya.

Untuk pelantikan 25 anggota DPRD terpilih, pihaknya kata Heriyani menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang pengangkatan anggota DPRD masa bhakti 2014-2019. “Kami menunggu SK itu, tapi memang berdasarkan SK masa bhakti berakhir 27 September,” tuturnya.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yasdin Irianto mengutarakan, bila pihaknya akan segera mengajukan proses permohonan SK pelantikan ke Gubernur. “SK baru diserahkan ke Walikota tinggal meneruskan ke Provinsi. Ada perubahan sedikit, tapi mudah-mudahan Agustus sudah proses pengajuan,” tukasnya. (08)

Komentar

News Feed