oleh

Ajukan 41 Sekolah ke Kemendikbud Untuk Terapkan K13

-Pendidikan-128 views

PRABUMULIH – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali mengajukan 41 Sekolah Dasar ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan kurikulum 2013 (K13).
“Sebelumnya di Prabumulih baru 16 sekolah yang menerapkan K13,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H M Rasyid SAg MM melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Yaswar SPd ketika dibincangi koran ini, kemarin (1/3).

Namun diterima atau tidaknya diusulkan pihaknya itu kata Yaswar, itu menjadi wewenang dari kemendibud. “Karena disini, kita hanya menyampaikan usulan sesuai dengan keinginan setiap sekolah,” jelasnya.

“Setiap tahun, kita terus berusaha agar kuota sejumlah sekolah terutama untuk di kota ini. Itu harus kita sampaikan, dengan tujuan supaya tidak ketinggalan dengan daerah lainnya di Indonesia,” kata dia.

Ketika disinggung, terkait alasan dari 16 sekolah yang sudah ditetapkan pemerintah lebih duluan selaku pelaksana K13. Namun, tidak diberlakukan seluruhnya yakni kelas 1-6.
“Sebagian kecilnya hingga kini hanya baru diberlakukan sebatas kelas 1-4 dan 1-5 setiap sekolah. Kita tak tahu jelas alasannya kenapa bisa begitu,” ungkapnya.
“Yang jelas, harapan dari pemerintah supaya dalam kurun waktu berapa tahun kedepan. Seluruh sekolah dibawah naugan kita sudah 100 persen menerapkan K13 itu,” kata dia.

Tak jauh berbeda yang diungkapkan, H Amirul SPd MM, pihaknya tidak bisa memutuskan apakah dari sebanyak 41 kuota SD susulan yang diajukan kembali di tahun ini ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dikabul atau tidaknya.
“Jika kita sudah mengetahui berapa data usulan sekolah dikabulkan pemerintah. Barulah, kemudian nanti kita memberikan berbagai pelatihan atau workshop terkait seputaran materi K13. Yang menyangkut persoalan itu diserahkan sepenuhnya dengan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) provinsi Sumsel,” tambahpria yang menjabat Kasi Kurikulum dan Penilaian itu.

Artinya, sambung pria berkacamata itu, diterima maupun tidak usulan tersebut bukan akibat sekolah minim atau kurangnya sarana dan prasana penunjang pembelajaran serta kualitas para tenaga sumber daya manusia (SDM) terdapat disuatu sekolah itu.
“Karena mayoritas dari ke-97 SD sudah memiliki menyangkut persoalan fasilitas penunjang pembelajaran itu,” akunya.
“Cuma disini, apabila pemerintah kita mau serentak memberikan kebijakan supaya puluhan sekolah yang ada sebagai penyelenggara K13 pada tahun ini dan tahun depannya. Sudah jelas, hal itu memberatkan pemerintah kita. Sebab, anggaran biaya yang dikeluarkan cukup besar juga,” terangnya.
“Guna mengantispasi hal itu. Makanya, langkah seperti itulah yang diambilkan kita setiap tahunnya. Sebelum progam tersebut diberlakukan pemerintah secara serentak bagi seluruh jenjang sekolah pada 2019 mendatang,” tukasnya. (Mg 02)

K13: SD Negeri 5 menjadi salah satu sekolah yang diajukan untuk penerapan kurikulum 2013.
Photo: bakron/prabupos

News Feed