oleh

6 Raperda Diparipurnakan

PRABUMULIH – Ketua Badan Musyawarah (Banmus), Ahmad Palo SE menerangkan, hasil rapat Banmus kemarin (10/4), bakal ada enam rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan dibahas dalam waktu dekat.

Raperda tersebut yaitu; raperda tentang pengelolaan air limbah domestik, raperda tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, raperda tentang penyelenggaraan kesehatan, raperda tentang rumah susun sederhana, raperda daerah aliran sungai (DAS), dan raperda tentang pemekaran kelurahan.

“Sudah disetujui oleh Banmus, enam raperda yang diajukan sebelumnya dan telah dibahas di Badan Pembentukan Perda (Banperda). Pada 10 April mendatang, akan kita mulai sidang paripurnakan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) usai rapat Banmus tersebut.

Disinggung soal jadwal pembahasan yang berbarengan dengan paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) wali kota (Wako), Palo menjelaskan, pembahasan tidak akan saling menganggu, lantaran pembahasan keduanya jauh berbeda dan bisa dilakukan secara bersamaan.

“Kita upayakan, sebelum pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Pembahasan dan pengesahan enam raperda menjadi perda sudah dilakukan. Kita rencanakan semuanya telah rampung pada Mei mendatang,” kata dia.

Palo menerangkan, pihaknya berharap perda yang telah disahkan benar-benar menjadi produk hukum bagi pemerintah dan benar-benar dimanfaatkan dan digunakan. “Sebelum diterapkan, harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Banperda, Drs Idham Tergun MM menerangkan, hasil paparan konsultan yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) selaku pembuat NA. Dinilai cocok dan sesuai dengan keenam rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan eksekutif kepada pihak legislatif.

Lanjut Ketua Komisi II menjelaskan, nantinya pimpinan bersama anggota Badan Musyawarah (Banmus) mulai menjadwalkan pembahasan enam raperda tersebut di sidang paripurna.

“Setelah ditetapkan jadwal oleh Banmus, baru nantinya dilakukan pembahasan di sidang paripurna hingga nantinya keenam raperda tersebut akan disahkan sebagai produk hukum,” kata Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). (06)

News Feed